ANALISIS KRITIS TERHADAP UN EGDI SURVEY : NEGARA KERAJAAN DENMARK

   Pada dasarnya Teknologi internet digunakan untuk menyediakan berbagai sumber daya online, mulai dari situs web pendidikan sederhana hingga platform canggih untuk mengelola komunikasi di dalam lembaga pemerintah dan antara lembaga pemerintah, individu, dan perusahaan. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, negara‐negara di dunia secara bersama‐sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) mencanangkan Millenium Development Goals (MDG). Dalam rangka mendukung Konperensi Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi (WSIS, World Summit on the Information Society) untuk pencapaian MDG, kini berbagai Negara di belahan dunia telah mengimplementasikan e‐Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing‐masing. Tujuan akhir dari implementasi e‐Government tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Sampai saat ini beberapa negara maju dan negara berkem‐ bang masih terus melakukan pengembangan e‐Government sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing‐masing negara. e‐Government ini memang termasuk rencana kerja yang dicanangkan dalam Plan of Action hasil WSIS fase Jenewa. 

    E‐Government menurut PBB didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Information and Communication Technology) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Penerapan e‐Government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public service customer karena e‐Government merupakan front office bagi kantor layanan publik pemerintah. Di sejumlah negara maju, sistem online atau e‐Government sudah menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan di semua aspek. Bank Dunia pada tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan utama dari e-government adalah untuk secara mendasar mengubah hubungan pemerintah dengan individu, perusahaan, dan entitas pemerintah lainnya. Banyak negara berupaya mencapai hubungan transformatif dengan warganya dengan memperkenalkan inisiatif e-government baru secara teratur.

 

    Selama dua dekade terakhir, Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) melalui Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) sejak tahun 2003 telah melakukan survei yang bertujuan mengkaji bagaimana 193 negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT pada sektor publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan konsep E-Government dan membuat laporan tentang e‐Government seluruh negara di dunia. Survei ini dilakukan berdasarkan Indeks Pengembangan e‐Government (EDGI, e‐ Government Development Index), yaitu indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan dalam penggunaan ICT untuk memberikan layanan publik. Hasil ranking dapat digunakan oleh negara‐negara anggota PBB untuk melihat dan membandingkan, serta mencari penyebab mengapa mereka tertinggal atau lebih baik. Hasilnya, setiap negara akan lebih memfokuskan pada pengembangan strategi dan kebijakan E‐Governmentnya. Knowledge base ini memungkinkan pengambil kebijakan, peneliti dan akademisi untuk mengakses trend tentang pengembangan infrastruktur, akses online, partisipasi penduduk, dan ranking dari negara‐negara anggota PBB. Hasil survei ini semakin banyak yang mengakui, dan pesan yang disampaikan dapat diterima di seluruh dunia. Data hasil survei PBB kini digunakan secara luas dan dikutip banyak organisasi riset terkemuka, termasuk oleh World Bank, Organization for Economic Co‐operation and Development (OECD), Economist Intelligence Unit (EIU), European Union (EU), World Economic Forum dan ITU. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menghasilkan salah satu laporan berkala global yang dipublikasikan dengan baik yang memantau kemajuan pengembangan e-government di seluruh dunia. Laporan ini didasarkan pada pengukuran perkembangan e-government menggunakan Indeks Pembangunan E-Government PBB (EGDI) (UN 2016). Panel Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Digital, yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada Juli 2018 untuk memajukan proposal untuk meningkatkan kerja sama digital di antara pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menekankan pentingnya EGDI. Panel mengakui Survei E-Government sebagai alat pemeringkatan, pemetaan, dan pengukuran utama, yang mendukung transformasi digital negara-negara. Laporan ini didasarkan pada pengukuran perkembangan e-government menggunakan Indeks Pembangunan E-Government PBB (EGDI) (UN 2016). 

    E-Government Development Index yang secara umum berfungsi sebagai tolok ukur dan alat pengembangan bagi negara-negara untuk saling belajar, mengidentifikasi bidang kekuatan dan tantangan dalam e-government dan membentuk kebijakan dan strategi mereka di bidang ini. Metrik EGDI terdiri dari tiga bagian yang berbeda. Pertama, Online Service Index (OSI) menilai kematangan situs web e-government suatu negara, termasuk situs web nasional dan portal terkait, dan situs web terkait dari departemen seperti pendidikan, tenaga kerja, layanan sosial, dan ekonomi kesehatan, serta lingkungan. Kedua, Telecommunication Infrastructure Index (TII) memberikan peringkat untuk infrastruktur telekomunikasi suatu negara berdasarkan lima faktor: pelanggan Internet, saluran telepon tetap, pelanggan ponsel cerdas, langganan Internet tetap, dan layanan pita lebar tetap. Terakhir, Human Capital Index (HCI) diukur dengan menggunakan tingkat melek huruf orang dewasa dan pendaftaran pendidikan di suatu wilayah. Selain itu, PBB membuat e-participation index (EPI) sebagai indeks tambahan untuk UN E-Government Survey. EPI memperluas cakupan survei dengan berkonsentrasi pada penggunaan sumber daya online untuk membantu pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Ini berfokus pada tiga elemen: (1) E-informasi: Memungkinkan keterlibatan warga dengan menyediakan informasi publik dan akses ke informasi sesuai permintaan, (2) E-konsultasi: Melibatkan orang dalam umpan balik dan pertimbangan kebijakan dan layanan publik, dan (3) Pengambilan keputusan elektronik: Memberdayakan warga dengan merancang bersama beberapa opsi kebijakan dan menghasilkan layanan bersama. 

    Menurut data United Nation E-Government Development Index Survey 2020, Denmark sekarang menempati Pringkat ke-1 di dunia dalam inisiatif e-government, diikuti oleh Australia dan Korea. UN EGDI melaporkan Negara ini juga menjadi peringkat pertama di 193 Negara anggota PBB dalam penyediaan layanan online, tidak hanya itu menurut penilaian oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA), Negara ini juga menempati peringkat pertama untuk partisipasi warga negara dalam keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah. Menurut survei tersebut, keberhasilan Denmark berasal dari penerapan Strategi Digital yang dilakukan lima tahun lalu, dan terus berkembang menuju administrasi publik digital, komunikasi dan layanan elektronik. Salah satu inovasi utama dari negara ini adalah pendekatan 'digital first' di mana interaksi elektronik sekarang diwajibkan secara hukum, survei PBB melaporkan. Negara ini juga telah menciptakan “sektor digital yang mudah digunakan dan sederhana.” Warga menggunakan ID digital mereka – NemID – untuk berinteraksi dengan pemerintah, bank, dan sektor swasta di berbagai layanan. Warga dapat melakukan transaksi bank, mengambil pengembalian pajak dari portal pemerintah, dan bahkan menjadwalkan janji temu dengan penata rambut mereka, semuanya hanya dengan masuk dengan ID mereka.

    Denmark sedang mencari layanan digital yang dipersonalisasi, dengan menyediakan konten yang ditargetkan untuk warga negara di portal NemID mereka. Misalnya, warga di ambang pensiun akan disajikan dengan opsi perencanaan pensiun ketika mereka masuk ke portal mereka, menurut Government Europa. Negara ini juga telah meluncurkan Digital Post, kotak surat digital yang disediakan pemerintah tempat warga menerima komunikasi dari negara. Saat ini, lebih dari 90% warga berusia 15 tahun ke atas memiliki kotak pos digital pribadi, dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan lembaga publik hal ini dapat memangkas biaya di seluruh sektor publik. Denmark juga memiliki "solusi telemedicine untuk orang-orang dengan gangguan kronis", hasil laporan PBB mencatat. Pasien tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit, tetapi sebaliknya, dapat memulihkan diri di rumah mereka sambil dipantau oleh profesional kesehatan melalui konferensi video. Sementara itu, pemerintah juga membantu  warga yang tidak dapat mengakses layanan digital, agar tidak tersingkir dengan beralih ke platform digital. Para pejabat telah menjangkau secara pribadi “kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam menggunakan komunikasi digital, beberapa di antaranya adalah organisasi-organisasi tua,” kata Thomas Frandzen. 

    Selain itu, kemudahan warga untuk mengakses layanan pemerintah meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah. “Ini memungkinkan kami untuk lebih transparan, sehingga membantu keterlibatan warga,” kata Zeberg, yang mengutip bahwa 83% masyarakat Denmark pemerintah untuk menangani informasi pribadi mereka. Untuk mempertahankan kepercayaan itu, pemerintah Denmark telah berfokus pada peningkatan langkah-langkah keamanan siber. “Kami sangat menyadari bahwa kami harus terus menjalankan kepercayaan yang dipercayakan kepada kami,” kata Zeberg. Menurut laporan PBB, keamanan siber harus menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk memperkuat layanan digital mereka. Ini menunjukkan meningkatnya prevalensi serangan ransomware terhadap pemerintah, seperti serangan WannaCry 2017 yang mengganggu rumah sakit dan bisnis di lebih dari 150 negara. Ini merekomendasikan langkah-langkah keamanan dimasukkan lebih awal, idealnya selama fase desain. UNDESA juga menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan literasi digital pegawai negeri. Langkah selanjutnya untuk Denmark, kata Zeberg, adalah menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan lebih personal.

    Kesimpulan, Penyediaan layanan publik adalah salah satu tugas utama administrasi nasional. Perkembangan teknologi komunikasi baru dan semakin pentingnya internet mengharuskan otoritas nasional untuk menyediakan semakin banyak layanan online. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa warga membutuhkan infrastruktur dan keterampilan untuk memanfaatkan layanan elektronik yang ditawarkan.Untuk mengukur perkembangan kapasitas e-government nasional, PBB telah menghasilkan United Nations e- government development index (EGDI). EGDI merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga indeks (indeks layanan online, indeks telekomunikasi dan indeks modal manusia) yang berbobot sama. Mengingat pertumbuhan yang stabil dalam kemampuan teknologi dan fakta bahwa PBB bertujuan untuk mencerminkan perkembangan ini dalam indeks mereka, EGDI tidak sepenuhnya sebanding dengan indeks sebelumnya yang dilaporkan oleh organisasi.

REFERENSI 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/
https://en.digst.dk/news/news-archive/2018/september/denmark-leads-the-world-in-e-government/
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Resources/E-Government-Survey-in-Media/ID/1900/Mapped-The-Worlds-Best-Digital-Governments.

Denmark: The top e-government (linkedin.com)

ANALISIS KRITIS E-GOVERNMENT NEGARA MAJU : DENMARK

 

ANALISIS KRITIS E-GOVERNMENT NEGARA MAJU

(DENMARK)

        

              Electronic Government atau lebih dikenal dengan e-government, lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa e-government mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik.

               Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara optimal. E-government yang menjadi fenomena dalam 2 (dua) dekade terakhir dengan cepat menjadi diskursus di seluruh negara di dunia khususnya negara-negara maju, sehingga entitasnya menjadi suatu kebutuhan.

              Salah satunya adalah Negara Denmark, negara ini telah menggunakan sistem komunikasi informasi selama beberapa abad dan termasuk sebagai negara pertama yang memberikan layanan publik secara online. Penggunaan sistem informasi komunikasi oleh Denmark dimaksudkan untuk memperoleh efisiensi dalam administrasi publik. Sistem komunikasi informasi kemudian dikembangkan menjadi e-government. E-Government di Denmark dimulai pada tahun 2001. Dan pada tahun 2003, Komisi Eropa menetapkan e-government yang dilakukan oleh Denmark memperoleh peringkat pertama dalam kemampuan untuk melakukan pelayanan publik secara online. Pada 2004, menurut Uni Eropa, pelayanan publik online yang dilakukan oleh Denmark telah mampu mencakup pelayanan terhadap masyarakat dan pihak swasta/kalangan bisnis secara interaktif. Kemudian Denmark secara konsisten mempertahankan peringkatnya sebagai salah satu aplikasi e-government yang paling baik.

              Denmark merupakan Negara yang memiliki HDI (Human Development Index) yang tinggi dan termasuk peringkat teratas di dunia dengan GDP per kapita yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun tinggi. Proyek e-government di Denmark dirintis oleh Kementerian Keuangan Denmark yang berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi dalam e-government yang dibantu oleh Kementerian Sains dan Teknologi dalam hal pengembangannya. Inovasi-inovasi tersebut antara lain adalah NemLog-In, NemID, e-invoice. Dari inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh pemerintah Denmark, yang paling menarik adalah e-invoice.

              Tidak hanya itu negara Denmark, negara yang terletak di Eropa Utara dengan sistem negara (Welfare State). Sebagai negara demokrasi liberal dengan sistim kapitalisme, Denmark ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pajak dan jaminan sosial. Anggaran pemerintah merupakan komposisi dan proporsi pengelolaan pajak yang disalurkan kembali ke masyarakat dengan mengadakan kesejahteraan sosial, fasilitas publik, kesehatan yang baik, dana pensiun dan pendidikan. Negara Denmark ini tergolong negara maju yang mesti kita pelajari kemajuannya. Di sana pendapatan perkapita mencapai US$ 49.600 tiap tahunnya dan Pendapatan Domestik Bruto mencapai US$ 300 miliar. Pendapatan setinggi itu menjadikan Masyarakat di sana hidup secara nyaman dan sejahtera.

              Negara dengan luas 43.094 km persegi itu memainkan peran ekonomi di bidang jasa. Bidang jasa ini sangat diandalkan oleh negara Denmark. Buktinya 80 persen perekonomian negara Denmark ditopang di bidang jasa ini. Denmark menjadi negara paling sedikit tingkat korupsinya di dunia. Karena rendahnya tingkat korupsi di Denmark menjadikan perekonomian stabil dan ekosistem bisnis dan ekonomi lancar. Pemerataan ekonomi yang merata, pengelolaan pajak yang tepat sasaran, pelayanan publik terbaik hingga penanganan masalah lingkungan hidup yang berhasil menjadikan negara ini sangat patut dibanggakan. Utamanya sebagai bahan belajar bagi negara berkembang.

              Sebagai Negara yang termasuk kedalam kategori Negara maju, Denmark yang sudah menerapkan e-Governmentnya yang bertujuan untuk  mengembangkan pelayanan publik, pembangunan, dan kinerja negaranya. E-Government negara Denmark dapat diakses melalui website resmi pemerintah, yaitu : http://borger.dk/  Website ini merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan   e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik sangat terukur. Pembuatan website merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di dengan menggunakan media internet.

              Website e-Government negara Denmark menyediakan beberapa fitur yang bisa kita akses secara langsung. Seperti yang terdapat di halaman pertama kita disuguhkan beberapa fitur-fitur, dibagian atas halaman terdapat fitur Post Digital, fitur ini digunakn untuk masyarakat lokal meng-akses beberapa akun NemLog-In, NemID  dan MitID. Badan Digitalisasi Denmark memproses informasi pribadi masyarakat saat masyarakat  menggunakan NemLog-in untuk mengonfirmasi identitas Anda. Pemerintah mengumpulkan data dari NemID atau MitID, termasuk nomor CPR. Kami menyimpan catatan penggunaan NemLog-in masyarakat selama 6 bulan untuk alasan keamanan. Kemudian selanjutnya fitur Menu atau fitur Pencarian, di fitur ini kita bisa mencari semua topik dengan mudah dan cepat yang disuguhkan didalam website.

              Dibagian tengan halaman terdapat fitur E-HIC atau E-HAC adalah singkatan dari Electronic - Health Alert Card, salah satu e-Card yang sering jadi syarat penerbangan keluar kota. E-HAC merupakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya terdapat fitur Pendidikan, fitur ini mumudahkan kita untuk mendaftar untuk masuk keperogram Pendidikan disemua kalangan. Yang selanjutnya adalah fitur MitID yang akan menggantikan NemID, dalam fitur ini terdapat informasi  tentang ap aitu MitID, cara menggunakannya, cara membuat MitID, jika anda kehilangan MitID harus bagaimana dan informasi-informasi lainya. Selanjutnya masih dibagian tengah halaman terdapat fitur Cara Pintas, fitur memberikan informasi yang sering diakses masyarakat, didalam fitur ini kita dapat berbagai informasi seperti, virus covid-19, permohonan atau perbarui paspor Denmark, pension hari tua, aplikasi kartu Kesehatan, informasi tentang digital post, memperbarui informasi ID di NemID, aplikasi surat izin mengemudi dan masih banyak lainya.

               Selanjutnya fitur Semua Topik, fitur ini memberikan berbagai informasi tentang internet dan kemanan, pension dan pension dini, sekolah dan Pendidikan, kesahatan dan penyakit, keluarga dan anak-anak, pekerjaan tunjangan pengangguran, Ekonomi, pajak, perumahan dan relokasi, lingkungan dan energi, transportasi, lalu lintas perjalannan, masyarakat dan hak-haknya, polisi, pertahanan, peradilan budaya dan wisata, dan yang terakhir asuransi Kesehatan untuk orang asing didenmark. Pada bagian bawah halaman terdapat beberpa fitur kontak yang berguna untuk informasi terkait email, saran dan kritik. Selanjutnya fitur perlindungan data pribadi, pernyataan aksesibilitas  atau jendela baru. Yang terakhir fitur bantuan teknis, fitur ini membantu kita jika mengalami masalah teknis dengan website dan anda akan menemukan jawabanya difitur ini.

              Pemerintah Denmark pun mengembangkan e-government dengan maksimal hingga ke level pemerintah lokal dalam memberikan pelayanan kepada para konstituennya, yaitu masyarakat, kalangan bisnis dan mitra pemerintah lainnya. Kebijakan mengenai implementasi e-government dan visi serta strategi dari e-government juga telah didefinisikan secara jelas sehingga mudah diimplementasikan dalam setiap bidang pemerintahan dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan United Nations E-Government Survey 2018, Denmark menempati peringkat satu dalam implementasi sistem E-Government. Peringkat ini jelas menuju arah yang lebih baik, mengingat Denmark pada tahun 2016 hanya menempati peringkat sembilan.

              Dalam penerapannya e-government system Denmark memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan yang pemerintah Denmark lakukan untuk mengembangkan e-governmentnya yang pertama. Strategi Digital First Merupakan strategi pemerintah Denmark yang mana mewajibkan warga negaranya untuk mengakses layanan publik secara online. Strategi ini diperkenalkan pada tahun 2016, mengamanatkan bahwa semua warga negara harus menggunakan layanan publik secara online dan menerima email, pengalihan pos fisik. Namun ada pengecualian yang dibuat untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Denmark, cacat atau tidak memiliki komputer.

             Yang kedua Koordinasi Seluruh Layanan Publik Dengan menjadikan strategi digital sebagai upaya bersama lintas tingkat pemerintahan yang berbeda, kota dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat mengambil manfaat dari infrastruktur data yang disediakan oleh pemerintah nasional. Semua pemerintah telah berkomitmen untuk tujuan dan strategi yang sama, dan semua berkontribusi secara finansial, memberikan perasaan usaha bersama. Yang ketiga Pelatihan Penggunaan Teknologi  untuk Kalangan Paruh Baya, Pemerintah Denmark juga membantu mereka yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi seperti ini terutama organisasi paruh baya. Pemerintah bekerjasama dengan LSM untuk menyelenggarakan sesi pelatihan digital untuk meningkatkan literasi komputer.

                Yang keempat Kemudahan dan Keamanan Layanan Publik, Landasan strategi digital Denmark adalah penggunaan ID digital (disebut NemIDs), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan publik dan swasta. Dengan NemID, Anda dapat mengajukan pajak, membeli paket telepon, mengunjungi dokter, dan bahkan memesan janji temu dengan penata rambut. Mungkin untuk kekurang E-Government Denmark menurut saya belum masuk ketahap interaktif, contohnya masyarakat tidak menampilkan atau memberi tanggapan dari webmaster, tidak hanya itu Forum diskusi kebanyakan masih kosong dan tidak ada aktivitas. Fasilitas chatting lebih sering hanya digunakan antar pengguna (user), bukan sebagai sarana dialog antara warga dan pejabat pemerintah tentang hal-hal yang penting seperti pelayanan publik. Fasilitas polling sebenarnya sangat strategis untuk menjaring aspirasi warga mengenai kebijakan tertentu yang sudah atau akan diambil oleh pemerintah daerah. Namun kebanyakan fasilitas ini belum digunakan sebagaimana mestinya.

             

Analisis Kritis Terhadap Penerapan E-Government Yang Dilakukan Pemerintah Nepal

Analisis Kritis Terhadap Penerapan E-Government 

Yang Dilakukan Pemerintah Nepal

Kita tahu Secara umurn pengertian E-Government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi pelayanan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap pelayanan publik. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Selain itu e-Government juga merupakan sebuah proses bagi demokratisasi, dengan adanya e-Government berarti juga memotong jalur birokrasi yang ada.

 Tujuan e-Government adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik atau pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang diharapkan oleh seluruh warga negara. Dengan adanya E-Governmant, berarti harus ada standarisasi kualitas layanan yang bisa dinikmati masyarakat. Penggunaan teknologi informasi komunikasi sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan sistem manual dan cara tradisional, sehingga dalam perkembangannya banyak negara di seluruh dunia telah menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam melaksanakan manajemen sistem di pemerintahannya, salah satunya adalah Republik Demokratik Nepal.

Nepal adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara terkurung daratan yang tidak memiliki laut. Nepal hanya berbatasan darat dengan dua negara yaitu Republik Rakyat China di sebelah utaranya dan India di sebelah barat, timur dan selatan. Nepal yang secara astronomisnya terletak di antara 26°LU-31°LU dan 80°BT and 89°BT ini berada di kawasan pegunungan tertinggi di dunia yaitu pegunungan Himalaya.

Nepal yang sebelumnya merupakan negara Monarki Konstitusional ini berubah menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer pada tahun 2008 setelah pemilihan umum April 2008. Dengan sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer ini, Kepala Negaranya adalah Presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali (dapat dipilih kembali pada periode kedua) oleh Lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan Perdana Menterinya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen Federal.

Nepal memiliki luas wilayah sebesar 147.181 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 29.384.297 jiwa (estimasi Juli 2017). Mayoritas penduduk Nepal memeluk agama Hindu yaitu sebanyak 81,3%. Berdasarkan sensus Nepal pada tahun 2011, Nepal memiliki sekitar 125 kelompok etnis. 5 etnis terbesarnya adalah etnis  Chhettri 16.6%, etnis Brahman-Hill 12.2%, etnis Magar 7.1%, etnis Tharu 6.6% dan etnis Tamang 5.8%. Bahasa Nepal merupakan bahasa Resmi negara yang bernama lengkap Republik Demokratik Federal Nepal ini. Ibukota Nepal adalah Kathmandu.

Di bidang perekonomian, Nepal merupakan salah satu negara terbelakang (negara yang perekonomiannya kurang berkembang) dan sekitar seperempat (1/4) penduduknya berada di garis kemiskinan. Pendapatan Domestik Bruto Nepal berdasarkan Paritas Daya Beli hanya sebesar US$71,53 miliar dengan pendapatan perkapita penduduknya hanya sebesar US$2.500,-. Sekitar 69% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Beberapa komoditas pertanian utama bagi perekonomian Nepal adalah kacang-kacangan, beras, jagung, gandum, debu, umbi-umbian, Jute, susu dan daging kerbau. Selain produk sektor pertanian, Nepal juga memiliki beberapa Industri penting untuk mendukung pertumbuhan ekonominya seperti Pariwisata, karpet, tekstil, jute, gula, rokok dan semen. Di hubungan luar negeri, Nepal adalah negara anggota PBB dan lembaga-lembaga dibawah PBB serta negara anggota Asian Development Bank (ADB), BIMSTEC, G-77, SAARC (Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan) dan OPCW (Organisasi pelarangan senjata kimia).

Nepal sebagai negara yang terkurung daratan, kekurangan sumber daya yang substansial untuk pembangunan ekonomi, dan terhambat oleh jaringan transportasi yang tidak memadai, sangat bergantung pada impor bahan baku dan pasar luar negeri untuk hasil hutan dan pertaniannya. Selain itu Nepal mengimpor komoditas penting, seperti bahan bakar, bahan bangunan, pupuk, logam, dan sebagian besar barang konsumsi, dan mengekspor produk seperti beras, goni , kayu, dan tekstil. Sistem politik dan administrasi Nepal belum membuat perubahan dalam perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi terkait yang akan mempercepat pembangunan ekonomi dan menarik modal asing. Program-program pembangunan pemerintah yang dibiayai oleh bantuan luar negeri juga tidak mampu menjawab langsung kebutuhan masyarakat pedesaan. Bebarapa hal inilah Yang menyebabkan negara Nepal termasuk negara berkembang

Sebagai Negara yang termasuk kedalam negara berkembang, Pemerintah Negara Nepal sudah menerapkan e-Governmentnya yang bertujuan untuk  mengembangkan pelayanan publik, pembangunan, dan kinerja negaranya. E-Government di Negara Nepal dapat diakses melalui website resmi pemerintah, yaitu : www.nepal.gov.np. Website ini merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan   e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik sangat terukur. Pembuatan website merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di dengan menggunakan media internet.

Website e-Government negara Nepal menyediakan beberapa fitur yang bisa kita akses secara langsung. Pada tampilan menu utamanya, sudah tersedia fitur-fitur seperti tentang negara Nepal, fitur pemerintahan, fitur warga negara, fitur bisnis , fitur pariwisata dan fitur Pendidikan. Pada bagian tengah  terdapat gambar-gambar yang memperlihatkan puncak gunung Everest, tempat kelahiran sang buddha, dan memperlihatkan kantor kepresidenan. Disamping bagian tengah kita bisa lihat bahwa ada fitur pencarian yang mana memudahkan kita untuk mencari sesuatu. Untuk pelayanannya sendiri, ada layanan elektronik yang mana terdapat pelayanan seperti halo Sarkar, komisi pelayanan public, cek imei detail pemilik property tanah, layanan status paspor dan layanan izin bangunan.

Fitur tentang negara nepal, yaitu menyajikan informasi mengenai sejarah, geografi budaya, rakyat, Bahasa tempat. Tidak hanya itu fitur ini juga menjelaskan tentang bagaimana kondisi politik dinepal , daftar partai politik di Nepal dan badan badan pemerintaha local di Nepal. Fitur yang selanjutnya adalah fitur Pemerintahan, fitur ini menjelaskan struktur organisasi pemerintah negara Nepal seperti, badan eksekutif, legeslatif, konstitusi, pengadilan, badan konstitusi Nepal dan entitas pemerintah. Difitur ini juga terdapat layan atau informasi dari berbagai departeme. Fitur selanjutnya adalah fitur warga negara, didalam fitur dijelaskan bahwa jika kita seorang warga negara kebangsan Nepal kita diperlihatkan ada beberapa hak dan kewajiban sebagai warga negara Nepal, fitur ini terdapat beberapa layanan seperti pekerjaan, Kesehatan, kesejahtraan social, pembayaran pajak dan hukum dan ketertiban. Fitur selanjutnya adalah fitur bisnis, didalam fitur ini terdapat bebrapa cara untuk menjalankan bisnis, mendirikan bisnis, pembiyaan bisnis persyaratan dan peraturan berbisnis, rincian perpajakan, sekenario ekonomi dan investasi. Fitur pariwisata, fitur ini menginformasikan tentang tempat-tempat wisata, seni dan budaya, maskan, akomodasi dan agen perjalanan. Difitur ini jugakita diinformasikan peringatan perjalanan seperti aturan berpakaian, prilaku demonstrasi ditempat umum dan kode etik wisatawan. Fitur yang terakhir yaitu fitur Pendidikan, fitur ini menjelaskan rencana dan kebijakan pemerintah dalam rencana Pendidikan nasional, cara mendapatkan beasiswa dan melihat hasil ujian sekolah. Selain adanya beberapa fitur menu, website ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur lainya seperti fitur tweet, fitur ini menginformasikan beberapa berita berita yang sedang hangat. Diwebsite ini juga terdapat layanan media social pemerintah negara Nepal, terdapat layanan Covid-19, terdapat saran dan masukan yang bisa langsung menghubungi pusat informasi yang sudah tertera diwebsite.

Setelah melakukan analisis E-Government Negara Nepal saya melihat beberapa kekurangan dari E-Government ini menurut saya terlalalu Banyaknya informasi berulang, banyaknya menu yang tidak dapat diakses dan ada beberpa berita yang tidak terupdate. Saran saya terhadap E-Governmenti ini pemerintah harus lebih serius dan pemerintah harus terus mengupdate data yang diberikan agar lebih akurat. Karena pada dasarnya E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Langkah – Langkah Membuat Curriculum Vitae Dengan Memanfaatkan Fitur Tamplate Menggunakan Aplikasi Canva

 

Analisa Penerapan E-Government Yang Dilakukan Pemerintah Kota Vancouver

Analisa Penerapan E-Government Yang Dilakukan Pemerintah 
Kota Vancouver 

    Sudah banyak masyarakat dunia tau bahwa banyak sekali manfaat dari Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi, Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dijumpai dalam segala lini kehidupan masyarakat. Keberadaannya memiliki efek yang cukup besar bagi pola aktivitas masyarakat yang belakangan semakin tidak bisa terlepas dari teknologi dan informasi. Kehidupan suatu negara dipengaruhi oleh berbagai macam hal, meliputi kondisi politik, sosial, hukum, dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut tentunya memerlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan keseluruhan kegiatannya sehingga mampu bersinergi satu sama lain membentuk iklim bernegara yang kondusif. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan bantuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, kemajuan teknologi dan informasi juga telah terbukti dapat menyumbang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat seiring dengan berkembangnya E-government dalam praktik pemerintahan. Salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam bidang pelayanan pemerintah yaitu adanya sistem pelayanan secara online (e-Service) dengan memanfaatkan jaringan internet yang dapat diakses masyarakat dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

     Pemerintah kota Vancouver (sebuah kota di Provinsi Britsh Columbia, Kanda) telah menerapkan sistem e-government atau layanan birokrasi berbasis teknologi informasi yang sudah diterapkan sejak lama. Pemerintah kota Vancouver menyadari betul akan hal pentingnya pemanfaatan E-government, hal ini karna E-government adalah bentuk upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan Cost-Effective pemerintahan, Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. Kota yang dimana memiliki daerah metropolitan terbesar di Kanada bagian barat dan ketiga terbesar di Kanada. Daerah metropolitan Vancouver ini juga didiami oleh 2.132.824 Vancouverites, sebutan untuk penduduk Vancouver, termasuk 583.296 jiwa di kota Vancouver sendiri. Wali kota Vancouver terbaru adalah Kennedy Steward, yang menjabat sejak tahun 2018. Vancouver diatur oleh sebelas anggota Dewan Kota Vancouver, sembilan anggota Dewan Sekolah, dan tujuh anggota Dewan Taman, yang semuanya melayani masa jabatan empat tahun. 

    Tidak seperti biasanya untuk kota seukuran Vancouver, semua pemilihan kota dilakukan secara besar-besaran. Secara historis, di semua tingkat pemerintahan, sisi barat Vancouver yang lebih makmur telah memilih di sepanjang garis konservatif atau liberal sementara sisi timur kota telah memilih di sepanjang garis sayap kiri. Hal ini ditegaskan kembali dengan hasil pemilihan provinsi 2005 dan pemilihan federal 2006. Dibuka pada tahun 1936, Balai Kota Vancouver adalah rumah bagi Dewan Kota Vancouver. Meskipun terpolarisasi, konsensus politik telah muncul di Vancouver seputar sejumlah masalah. Perlindungan taman kota, fokus pada pengembangan angkutan cepat sebagai lawan dari sistem jalan bebas hambatan, pendekatan pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba ilegal, dan perhatian umum tentang pembangunan berbasis masyarakat adalah contoh kebijakan yang mendapat dukungan luas di seluruh spektrum politik di Vancouver. 

    Melalaui essay yang saya buat ini, saya akan melakukan Analisa terhadap cara Pemerintah Kota Vancouver melakukan upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanaan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui e-government yang mereka terapkan. Kita bisa melihat upaya Pemerintah Kota Vancouver dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan meng-akses melalui Website Resmi Pemerintah Kota Vancouver atau melalui link berikut ini https://vancouver.ca jika kita sudah meng-aksesnya kita bisa melihat halaman pertama beranda website. Didalam halaman beranda tersebut kita bisa melihat terdapat beberapa fitur-fitur di bar menu seperti di bagian paling atas web terdapat beberapa fitur yang dapat di pilih kita sebagai warga local maupun wisatawan asing yaitu : Fitur “kontak”,dalam fitur ini kita bisa mengobrol langsung melalui chat yang terhubung langsung ke bagian kota fitur chat ini tersedia pada jam 9 pagi hingga 4 sore. Tidak itu saja kalian juga bisa laporkan masalah atau minta layanan dan ada juga fitur feedback atau umpan balik, komentar dan juga pertanyaan. 

    Ada lagi masih fitur yang sama di bagian kontak yaitu anda bisa mencari karyawan kota Vancouver dan juga anda dapat mengetahui info tentang kapan jam aktif dari balai kota Vancouver. Fitur “Penerjemah”, dalam fitur ini sangat berguna bagi kita yang bukan warga local Vancouver karena fitur ini bisa di bilang sangat ramah bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Vancouver. Fitur ini bisa mengubah atau menerjemahkan yang awalnya dalam Bahasa inggris menjadi Bahasa yang kita inginkan terdapat berbagai Bahasa dari manca negara. Fitur ini sangat berguna sekali dan sangat membantu yang bukan warga local. Fitur “Karir” dalam fitur ini sangat berguna untuk warga local yang ingin mencari pekerjaan di Vancouver. Pemerintah juga memberi apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka mendaftar melalui website ini yaitu akan ada rangka setahun sekali yaitu karyawan terbaik, perusahaan terbaik dan masih banyak lagi. Bukan hanya pekerjaan saja tapi juga ada beberapa komunitas yang membuka member pada website ini. Dan juga ada lowongan pada kerjaan sipil seperti kepolisisan, komisi ekonomi, dan masih banyak lagi. Fitur “Panduan” seperti pada judul fiturnya panduan ini tidak terkhususkan untuk wisatawan tapi malah lebih condong ke warga karena pada fitur ini warga local di pandu cara untuk membeli rumah, mengemudi dan parkir, menjalankan atau mengoperasikan bisnis kecil, memulai dan mengembangkan bisnis kecil, pembuangan limbah yang tepat, rute bersepeda, dan tempat wisata yang ingin anda kunjungi. 

     Fitur “Pelayanan Online” pada fitur ini kita diberi akses untuk login ke akun Vanconnect yang dimiliki oleh warga local. Kita bisa mengakses laman seperti pajak propertis, melihat data dan peta, bisa melaporkan masalah dan bangunan pengembangan. Di bawahnya ada fitur berupa layanan dan alat online seperti rekreasi, parkir, karir, lisensi bisnis, lisensis anjing, perumahan, pemerintah dan izin alarm. Lalu di bawah lagi ada fitur aplikasi seluler yaitu seperti Vanconnect, koleksi Van, parkir bayar melalui telepon, tap peta, VPL seluler dan Vangolf. Lalu masih di bagian atas website kita diberikan fitur yang hampir sama funsinya seperti di atas yaitu info tentang apa saja yang ingin kita cari seperti beberapa yang saya ambil : Fitur Green Vancouver, Dalam fitur ini pemerintah menjelaskan tentang peduli lingkungan yang harus tetap di jaga, mengajak masyarakat peduli pada masa depan yang ramah lingkungan, memiliki starategi adaptasi perubahan iklim pada masa yang akan dating, rencana operasi hijau, rencana aksi menjadi kota terhijau, dan nol limbah pada tahun 2040. Menurut saya fitur ini sangat berguna sekali apabila masyarakat di sana mengikuti layanan pemrintah ini. 

    Fitur Your Government, Pada fitur ini pemerintah menjelaskan betapa penting keterlibatan warga local kepada bentuknya kota Vancouver ini. Dalam fitur ini memberitahu siapa saja dewan pemerintahan yang aktif di kota Vancouver ini seperti info dewan kota dan dewan taman Vancouver. Serta keterlibatan warga dalam perkembangan kota Vancouver ini. Fitur About Vancouver, Di fitur ini menjelaskan tentang bagaimana Vancouver di pandang oleh dunia di fitur ini juga menjelaskan bagaimana anda bisa menjadi warga Vancouver, pusat media, berkeliling di Vancouver, kalender acara, berita tentang kota Vancouver. Fitur People and Programs, Di Fitur ini kita diberitahu bahwa banyak akses-akses yang dapat membantu kita seperti bagaimana menemukan sewa perumahan, bagaimana cara berdonasi dan menjadi sukarelawan, bagaimana cara kita mengikuti suatu komutis dan yang terakhir ada fitur Vancouver sehat yang mana fitur ini berguna untuk melihat cara pemerintah memperdulikan kesehatan masyarakat setempat, Fitur Streets and Transportation, Fitur berikut ini adalah bentuk pemerintah dalam menginformasikan mana saja jalan yang ditutup yang disebabkan konstruksi, bagaimana membayar parkir dan membayar derek dan menginformasikan jalan mana yang harus dilalui oleh pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. 

    Fitur Doing Business, Fitur yang selanjutnya adalah cara pemerintah melakukan dukungan masyarakat local dalam membuat bisnis, tidak hanya itu di fitur ini juga dijelaskan bagaimana izin membuka usah dan difitur ini diberitahu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ada di Vancouver. Fitur What’s New, Mari kita pindah ke bagian tengan website, dibagian tengah website ini terdapat fitur yaitu “apa yang baru” pada fitur ini kita diberitahu tentang informasi apa saja yang terjadi atau sedang hangat dan mungkin rencana apa yang akan di lakukan oleh pemerintah Vancouver seperti informasi rekreasi yaitu beberapa kolam renang terbuka yang sudah buka setelah lama karena pandemic, lalu ada informasi renana pemerintah yang ingin merencanakan perubahan koridor Cambie dan tentu saja berita tentang COVID-19. Fitur Parks, Recreation, and Culture, Jika geser lagi lebih bawah anda akan melihat fitur yang sangat berguna bagi wisatawan asing maupun local karena di fitur ini kita di berikan informasi mengenai wisata yang ada di Vancouver. Pemerintah juga menyajikan fasilitas dan jadwal yang sangat lengkap tentang taman-taman yang ada di Vancouver. 

    Jika anda ingin berpergian ke teater atau semacamnya maka anda harus memilih fitur teater dan ruang pertunjukan di sana pemerintah sudah menyajikan tempat apa saja yang wajib kita kunjungi Ketika kita berpergian ke Vancouver yaitu mangkuk Malkin, pusat seni Jericho, puat seni dan budaya Moberly, bangsal lokomotif dll. Fitur News Seperti yang tertera pada fitur nya laman berita ini menyajikan berita yang sangat akurat karena berita ini di unggah oleh wesite resmi pemerintah Vancouver. Dan disamping laman berita kita juga bisa melihat laman acara atau event yang akan berlangsung kedepannya di kota Vancouver. Fitur Tweets, Pada bagian bawah web ini terdapat cuitan twitter yang dapat kita lihat secara langsung, dengan nama akun “City of Vancouver”. Ini juga termasuk Langkah yang sangat bagus karena pemerintah juga aktif di media social besar contohnya twitter. Sejauh yang saya lihat twitter dari pemerintah ini juga aktif membagikan berita melalui cuitan di akun itu. Ini merupakan Langkah yang bagus bagi pemerintah karena supaya lebih dekat dengan warga lokalnya. Seperti pada website pemerintahan lainnya mereka juga aktif di media social seperti facebook, intagram, linkedin dan juga youtube. 

    Website Resmi Pemerintah Kota Vancouver merupakan salah satu bentuk aplikasi e-government yang dirancang secara sistematik melalui tahapan yang realistik. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Website ini pula memiliki Kekurangan dan Kelebihan didalamnya Kelebihan, menurut saya Pemerintah Kota Vancouver dalam melakukan Pengelolaan e-government sudah dengan baik terlaksana, mulai dari Penyampaian Informasi mengenai (Pendidikan, Kesahatan, Administrasi, kegiatan yang dilakukan pemerintah kota , dll ) , keterbukaan Informasi, melakukan pelayanan kepada publik itu sudah berjalan dengan baik dan lancer. Salah satu fitur yang diunggulkan didalam website ini adalah Fitur Tweets yang mana menandakan bahwa pemerintah Kota Vancouver juga aktif dalam bersosial media. Kekurangan, Website ini yang saya rasakan adalah ada beberapa menu yang sudah ada dihalaman website namun tetap ada dan muncul Kembali yang akan membuat para pengakses website ini kebingingan, dan ada beberapa menu yang terlalu bertele-tele dalam menjelaskan. Menurut saya juga, website resmi pemerintah Vancouver ini juga kurang dalam menarik perhatian para peng-akses website ini karena jenis E-government ini yang biasa tanpa adanya hal hal yang dapat memanjakan mata para peng-akses. Saran saya terhadap Website resmi pemerintah Kota Vancouver adalah disarankan agar mengoptimalkan lagi infromasi yang disediakan dalam website. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami informasi apa yang sebenarnya disampaikan. Serta sedikit menambahkan fitur-fitur yang dapat memanjakan masyarakat yang meng-akses website ini dikarenakan tidak hanya orng tua saja yang meng-akses website ini banyak dari semua kalangan juga meng-akses website resmi ini. 

Kerjasama Sister City Yang Dilakukan Antara Pemerintah Kota Vancouver Dengan Pemerintah Kota Yokohama 

    Sister City atau Kota Kembar merupakan hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu serta menganut prinsip perlakuan sama. Sister City juga adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan Kota disuatu Negara dengan Kota di Negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang erat dan saling menguntungkan, Sister City dapat meningkatkan volume kerjasama dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi kesejahteraan masyarakat disuatu Kota. Kerjasama Sister City terbagi kedalam Kerjasama Budaya, Akademik, Pertukaran Informasi , Ekonomi dan lain sebagainya. Vancouver dan Yokohama menjadi Sister City atau kota kembar pada tahun 1965, kedua kota ini memiliki kemiripan perlakuan yang sama karna kedua kota ini telah menjadi kota pelabuhan penting bagi negara mereka sekitar akhir abad ke-19. Memang, hanya dalam 30 tahun atau lebih, Yokohama telah berkembang dari desa nelayan kecil dengan 100 keluarga menjadi pintu gerbang Jepang ke dunia dengan populasi 120.000. Sebagian besar budaya barat yang diimpor Jepang dan terobosan pertama ke dalam teknologi modern dibawa melalui kota ini. 

    Adapun Vancouver, telah dikenal sebagai "Kota Terminal" untuk koridor maritim Vancouver-Hong Kong yang terkenal dan karena menjadi perhentian paling barat di jalur kereta api Pasifik Kanada. Hal ini yang mendasari kedua kota ini melakukan Kerjasama dibidang Pelabuhan, Vancouver dan Yokohama mengoperasikan perjanjian pelabuhan kembar. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1981. Sejak itu, seminar kepelabuhanan diadakan serta kegiatan pertukaran informasi. Pada peringatan 10 tahun kerja sama ini pada tahun 1991, Vancouver menawarkan tiang totem ke Yokohama untuk menghormati ikatan persahabatan mereka. Tiang totem masih bisa dikagumi di Nippon-Maru Memorial Park di Distrik Minato Mirai 21. Tidak hanya itu Yokohama dan Vancouver bekerja sama dibidang pertukaran yang paling aktif antara kedua kota adalah pendidikan. Contohnya, Universitas British Columbia dan Universitas Kota Yokohama memiliki perjanjian pertukaran akademik di mana mereka telah melakukan berbagai penelitian bersama, seminar bersama, dan kunjungan staf bersama. Selain pertukaran antar sekolah, kedua kota ini telah melakukan pertukaran antar perpustakaan sejak tahun 1992. 

    Perpustakaan Pusat Kota Yokohama dan Perpustakaan Umum Vancouver secara selektif bertukar buku dan publikasi untuk menjangkau warga dan memperkenalkan ikatan kota kembar dengan, misalnya, mengadakan pameran buku-buku tentang berbagai aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan di kota kembar itu sendiri, tetapi juga di negaranya. Untuk memfasilitasi pertukaran antar kota, Komite Persahabatan YokohamaVancouver didirikan pada Agustus 1966. Komite yang berbasis di Yokohama ini berusaha untuk memperdalam pertukaran antara Yokohama dan kota kembarnya, Vancouver, dengan mengadakan berbagai kegiatan. Ini termasuk memperkenalkan kota Vancouver dan budayanya serta mengajarkan sejarah di balik ikatan antara kedua kota melalui produksi pamflet dan promosi produk dari Vancouver. Akhirnya, lembaran sejarah baru dalam pertukaran antara Vancouver dan Yokohama ditulis tidak lebih awal dari Januari 2013, ketika Mr. Burke Taylor, Presiden pendiri Creative City Network of Canada (CCNC) dan mantan Direktur Kantor Urusan Kebudayaan untuk Kota Vancouver, menghadiri pertemuan perdana Creative City Network of Japan (CCNJ) di Yokohama.

    Melalui pekerjaannya, CCNJ berusaha untuk membantu membangun kapasitas profesional perencanaan budaya lokal – dan dengan perluasan pemerintah daerah – untuk memelihara dan mendukung pengembangan budaya di komunitas mereka. 40 kelompok dan individu telah berkumpul untuk pendiriannya. CCNJ tentu saja menyambut baik saran CCNC dan ingin mengembangkan lebih jauh hubungan mereka dengan pelopor jaringan kota kreatif ini