ANALISIS KRITIS E-GOVERNMENT NEGARA MAJU : DENMARK

 

ANALISIS KRITIS E-GOVERNMENT NEGARA MAJU

(DENMARK)

        

              Electronic Government atau lebih dikenal dengan e-government, lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa e-government mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik.

               Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara optimal. E-government yang menjadi fenomena dalam 2 (dua) dekade terakhir dengan cepat menjadi diskursus di seluruh negara di dunia khususnya negara-negara maju, sehingga entitasnya menjadi suatu kebutuhan.

              Salah satunya adalah Negara Denmark, negara ini telah menggunakan sistem komunikasi informasi selama beberapa abad dan termasuk sebagai negara pertama yang memberikan layanan publik secara online. Penggunaan sistem informasi komunikasi oleh Denmark dimaksudkan untuk memperoleh efisiensi dalam administrasi publik. Sistem komunikasi informasi kemudian dikembangkan menjadi e-government. E-Government di Denmark dimulai pada tahun 2001. Dan pada tahun 2003, Komisi Eropa menetapkan e-government yang dilakukan oleh Denmark memperoleh peringkat pertama dalam kemampuan untuk melakukan pelayanan publik secara online. Pada 2004, menurut Uni Eropa, pelayanan publik online yang dilakukan oleh Denmark telah mampu mencakup pelayanan terhadap masyarakat dan pihak swasta/kalangan bisnis secara interaktif. Kemudian Denmark secara konsisten mempertahankan peringkatnya sebagai salah satu aplikasi e-government yang paling baik.

              Denmark merupakan Negara yang memiliki HDI (Human Development Index) yang tinggi dan termasuk peringkat teratas di dunia dengan GDP per kapita yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun tinggi. Proyek e-government di Denmark dirintis oleh Kementerian Keuangan Denmark yang berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi dalam e-government yang dibantu oleh Kementerian Sains dan Teknologi dalam hal pengembangannya. Inovasi-inovasi tersebut antara lain adalah NemLog-In, NemID, e-invoice. Dari inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh pemerintah Denmark, yang paling menarik adalah e-invoice.

              Tidak hanya itu negara Denmark, negara yang terletak di Eropa Utara dengan sistem negara (Welfare State). Sebagai negara demokrasi liberal dengan sistim kapitalisme, Denmark ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pajak dan jaminan sosial. Anggaran pemerintah merupakan komposisi dan proporsi pengelolaan pajak yang disalurkan kembali ke masyarakat dengan mengadakan kesejahteraan sosial, fasilitas publik, kesehatan yang baik, dana pensiun dan pendidikan. Negara Denmark ini tergolong negara maju yang mesti kita pelajari kemajuannya. Di sana pendapatan perkapita mencapai US$ 49.600 tiap tahunnya dan Pendapatan Domestik Bruto mencapai US$ 300 miliar. Pendapatan setinggi itu menjadikan Masyarakat di sana hidup secara nyaman dan sejahtera.

              Negara dengan luas 43.094 km persegi itu memainkan peran ekonomi di bidang jasa. Bidang jasa ini sangat diandalkan oleh negara Denmark. Buktinya 80 persen perekonomian negara Denmark ditopang di bidang jasa ini. Denmark menjadi negara paling sedikit tingkat korupsinya di dunia. Karena rendahnya tingkat korupsi di Denmark menjadikan perekonomian stabil dan ekosistem bisnis dan ekonomi lancar. Pemerataan ekonomi yang merata, pengelolaan pajak yang tepat sasaran, pelayanan publik terbaik hingga penanganan masalah lingkungan hidup yang berhasil menjadikan negara ini sangat patut dibanggakan. Utamanya sebagai bahan belajar bagi negara berkembang.

              Sebagai Negara yang termasuk kedalam kategori Negara maju, Denmark yang sudah menerapkan e-Governmentnya yang bertujuan untuk  mengembangkan pelayanan publik, pembangunan, dan kinerja negaranya. E-Government negara Denmark dapat diakses melalui website resmi pemerintah, yaitu : http://borger.dk/  Website ini merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan   e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik sangat terukur. Pembuatan website merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah baik pada tingkat pusat ataupun daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di dengan menggunakan media internet.

              Website e-Government negara Denmark menyediakan beberapa fitur yang bisa kita akses secara langsung. Seperti yang terdapat di halaman pertama kita disuguhkan beberapa fitur-fitur, dibagian atas halaman terdapat fitur Post Digital, fitur ini digunakn untuk masyarakat lokal meng-akses beberapa akun NemLog-In, NemID  dan MitID. Badan Digitalisasi Denmark memproses informasi pribadi masyarakat saat masyarakat  menggunakan NemLog-in untuk mengonfirmasi identitas Anda. Pemerintah mengumpulkan data dari NemID atau MitID, termasuk nomor CPR. Kami menyimpan catatan penggunaan NemLog-in masyarakat selama 6 bulan untuk alasan keamanan. Kemudian selanjutnya fitur Menu atau fitur Pencarian, di fitur ini kita bisa mencari semua topik dengan mudah dan cepat yang disuguhkan didalam website.

              Dibagian tengan halaman terdapat fitur E-HIC atau E-HAC adalah singkatan dari Electronic - Health Alert Card, salah satu e-Card yang sering jadi syarat penerbangan keluar kota. E-HAC merupakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya terdapat fitur Pendidikan, fitur ini mumudahkan kita untuk mendaftar untuk masuk keperogram Pendidikan disemua kalangan. Yang selanjutnya adalah fitur MitID yang akan menggantikan NemID, dalam fitur ini terdapat informasi  tentang ap aitu MitID, cara menggunakannya, cara membuat MitID, jika anda kehilangan MitID harus bagaimana dan informasi-informasi lainya. Selanjutnya masih dibagian tengah halaman terdapat fitur Cara Pintas, fitur memberikan informasi yang sering diakses masyarakat, didalam fitur ini kita dapat berbagai informasi seperti, virus covid-19, permohonan atau perbarui paspor Denmark, pension hari tua, aplikasi kartu Kesehatan, informasi tentang digital post, memperbarui informasi ID di NemID, aplikasi surat izin mengemudi dan masih banyak lainya.

               Selanjutnya fitur Semua Topik, fitur ini memberikan berbagai informasi tentang internet dan kemanan, pension dan pension dini, sekolah dan Pendidikan, kesahatan dan penyakit, keluarga dan anak-anak, pekerjaan tunjangan pengangguran, Ekonomi, pajak, perumahan dan relokasi, lingkungan dan energi, transportasi, lalu lintas perjalannan, masyarakat dan hak-haknya, polisi, pertahanan, peradilan budaya dan wisata, dan yang terakhir asuransi Kesehatan untuk orang asing didenmark. Pada bagian bawah halaman terdapat beberpa fitur kontak yang berguna untuk informasi terkait email, saran dan kritik. Selanjutnya fitur perlindungan data pribadi, pernyataan aksesibilitas  atau jendela baru. Yang terakhir fitur bantuan teknis, fitur ini membantu kita jika mengalami masalah teknis dengan website dan anda akan menemukan jawabanya difitur ini.

              Pemerintah Denmark pun mengembangkan e-government dengan maksimal hingga ke level pemerintah lokal dalam memberikan pelayanan kepada para konstituennya, yaitu masyarakat, kalangan bisnis dan mitra pemerintah lainnya. Kebijakan mengenai implementasi e-government dan visi serta strategi dari e-government juga telah didefinisikan secara jelas sehingga mudah diimplementasikan dalam setiap bidang pemerintahan dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan United Nations E-Government Survey 2018, Denmark menempati peringkat satu dalam implementasi sistem E-Government. Peringkat ini jelas menuju arah yang lebih baik, mengingat Denmark pada tahun 2016 hanya menempati peringkat sembilan.

              Dalam penerapannya e-government system Denmark memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan yang pemerintah Denmark lakukan untuk mengembangkan e-governmentnya yang pertama. Strategi Digital First Merupakan strategi pemerintah Denmark yang mana mewajibkan warga negaranya untuk mengakses layanan publik secara online. Strategi ini diperkenalkan pada tahun 2016, mengamanatkan bahwa semua warga negara harus menggunakan layanan publik secara online dan menerima email, pengalihan pos fisik. Namun ada pengecualian yang dibuat untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Denmark, cacat atau tidak memiliki komputer.

             Yang kedua Koordinasi Seluruh Layanan Publik Dengan menjadikan strategi digital sebagai upaya bersama lintas tingkat pemerintahan yang berbeda, kota dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat mengambil manfaat dari infrastruktur data yang disediakan oleh pemerintah nasional. Semua pemerintah telah berkomitmen untuk tujuan dan strategi yang sama, dan semua berkontribusi secara finansial, memberikan perasaan usaha bersama. Yang ketiga Pelatihan Penggunaan Teknologi  untuk Kalangan Paruh Baya, Pemerintah Denmark juga membantu mereka yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi seperti ini terutama organisasi paruh baya. Pemerintah bekerjasama dengan LSM untuk menyelenggarakan sesi pelatihan digital untuk meningkatkan literasi komputer.

                Yang keempat Kemudahan dan Keamanan Layanan Publik, Landasan strategi digital Denmark adalah penggunaan ID digital (disebut NemIDs), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan publik dan swasta. Dengan NemID, Anda dapat mengajukan pajak, membeli paket telepon, mengunjungi dokter, dan bahkan memesan janji temu dengan penata rambut. Mungkin untuk kekurang E-Government Denmark menurut saya belum masuk ketahap interaktif, contohnya masyarakat tidak menampilkan atau memberi tanggapan dari webmaster, tidak hanya itu Forum diskusi kebanyakan masih kosong dan tidak ada aktivitas. Fasilitas chatting lebih sering hanya digunakan antar pengguna (user), bukan sebagai sarana dialog antara warga dan pejabat pemerintah tentang hal-hal yang penting seperti pelayanan publik. Fasilitas polling sebenarnya sangat strategis untuk menjaring aspirasi warga mengenai kebijakan tertentu yang sudah atau akan diambil oleh pemerintah daerah. Namun kebanyakan fasilitas ini belum digunakan sebagaimana mestinya.